Tulisan ini hasil riset disertasi yang telah diseminarkan di beberapa ajang International Conference/Journals. Selamat membaca.

Belajar dari sering terjadinya kebocoran finansial perbankan di Indonesia, tidak dipungkiri ini merupakan kelemahan sistem pengawasan perbankan yang selam ini terjadi. Bank Indonesia harus melakukan terobosan dan menciptakan model pengawasan yang lebih akurat, dengan memperhatikan faktor lain yang selama ini turut memberikan pengaruh terhadap perilaku pemilik/pengelola perbankan dalam menghasilkan kebijakan yang kurang tepat dan masih menciptakan celah untuk bermain di gray area.

Munculnya puluhan kasus perbankan di Indonesia dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, membuat masyarakat bingung sebagai pemilik dana karena semua diarahkan pada penyelesaian secara politik. Kasus Bank Century yang kembali menjadi contoh permasalahan yang terkatung-katung karena arah kebijakan yang tidak jelas.

Basel Committee untuk pengawasan perbankan telah mengeluarkan Prinsip Dasar Basel (Basel Core Principles/BCP) untuk memperbaiki kekuatan sistem keuangan. Salah satu aturan penting dari Prinsip Dasar Basel adalah untuk melindungi bank agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta mewajibkan pengawas perbankan untuk dapat menentukan apakah suatu bank telah memiliki kebijakan, praktek, dan prosedur perbankan yang standar dan layak, termasuk juga dengan aturan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN). Aturan ini sangat mendukung kerjasama internasional dalam memberantas kejahatan pencucian uang dan keuangan terorisme. (Basel Committee on Banking Supervision, 2001a)Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia, menyatakan industri perbankan nasional telah memiliki Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang merupakan blueprint mengenai arah dan tatanan perbankan nasional jangka panjang. Tujuan API sangat fundamental yaitu terciptanya industri perbankan nasional yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Membangun struktur perbankan yang sehat dan kuat dapat dilakukan dengan upaya memperkuat permodalan perbankan untuk mendukung pertumbuhan kredit yang tinggi. Peningkatan modal usaha akan mampu meningkatkan skala usaha maupun skill level yang dimiliki serta mengantisipasi risko-risiko yang dihadapi. Hasil penelitian Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia, menyimpulkan bahwa pelaku perbankan di Indonesia cenderung menghindari risiko (risk averse) karena adanya sanksi dari Bank Indonesia terhadap pelanggaran keputusan penyaluran kredit yang berisiko macet, yang seharusnya hanya dikenakan ketentuan ketidakhati-hatian. Sanksi tersebut berdampak pada keputusan manajemen bank dalam penyaluran kredit masih terbatas pada sektor konsumsi dan demand di sektor riil. (Kajian Stabilitas Keuangan BI, 2005)

Fenomena adanya disintermediasi yang terjadi di Amerika merupakan awal dari munculnya credit crunch issue, terhambatnya penyaluran kredit perbankan sebagai akibat dari kebijakan moneter sangat ketat untuk mengatasi inflasi yang dilakukan oleh Federal Reserve. Hasil rangkuman beberapa penelitian, seperti Stiglitz dan Weiss (1981); Bernanke dan Lown (1991); Agung et., al. (2001); Lesmana (2006) mengungkapkan terjadinya penurunan penyaluran kredit perbankan secara tajam sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perbankan dalam penyaluran kredit pada dunia usaha dan mendorong pihak perbankan untuk mengatasi risiko kredit secara lebih berhati-hati dengan sarana yang lebih memadai.

Penelitian secara empiris telah dilakukan oleh Agung et., al. (2001) menyimpulkan terjadinya penurunan kredit yang tajam dari sektor perbankan di Indonesia sebagai akibat dari credit crunch yang disebabkan oleh lemahnya permintaan kredit sebagai konsekuensi resesi. Polonchek dan Miller (1999); Allen dan Gale (2000) melalui penelitinnya, menyimpulkan bahwa terjadinya dampak kelemahan finansial suatu departemen yang akan memperlemah finansial departemen terkait lainnya. Hal ini memerlukan suatu sistem pengamanan dan bentuk pengawasan terpisah oleh lembaga keuangan/perbankan terkait dengan penyaluran kreditnya, agar dampak penularan kelemahan finansial debitur kepada krediturnya dapat dihindari. Kunreuther dan Heal (2002); Giesecke (2002) mengemukakan penelitian tentang kegagalan pemenuhan kewajiban oleh debitur dengan melihat salah satu faktor penyebabnya adalah tidak sempurnanya informasi yang dimiliki investor atau perbankan.

Adanya hambatan dalam penyaluran kredit perbankan, mendorong pemerintah untuk mengeluarkan suatu kebijakan perkreditan khusus guna mendorong peningkatan penyaluran kredit seperti melakukan penjaminan kredit dan evaluasi terhadap rencana bisnis perbankan. Evaluasi rencana bisnis tersebut akan melihat seberapa jauh upaya perbankan melakukan penanganan atas risiko kredit yang mungkin terjadi. Tahun 1997 dan 1998 Indonesia dilanda krisis moneter yang berdampak pada lemahnya kebijakan dan pengelolaan kredit perbankan sehingga banyak bank yang mengalami kesulitan dalam penentuan kebijakan kredit. Hal ini menunjukkan masih minimnya keseriusan mengenai penanganan risiko kredit dalam perbankan di Indonesia, sehingga diperlukan suatu penelitian guna mengantisipasi permasalahan tersebut, salah satu alternatifnya adalah mencari model antisipasi manajemen risiko kredit perbankan….continued