Perundingan Perdagangan Dunia yang dilaksanakan di Doha - Qatar (2001) ternyata dampaknya masih berjalan  sangat lambat dan  cenderung tidak dapat memenuhi harapan banyak negara-negara berkembang. Negara-negara yang secara perekonomian tergolong maju, baik negara-negara Eropa maupun Amerika Serikat belum bersedia mengurangi subsidi pada sektor pertaniannya. Sehingga hambatan yang muncul adalah lambatnya konsesi liberalisasi pada sektor industri manufaktur dan jasa-jasa, seperti perbankan, asuransi, industri hiburan dan jasa pengiriman surat serta barang. Berbagai negara berkembang masih mempertahankan tingkat proteksi yang tinggi, apakah berupa tarif maupun nontarif. Sementara itu, Amerika Serikat menuduh RRC juga melindungi perekonomian dan merangsang ekspornya melalui kurs Yuan yang terlalu kuat.

Kegagalan Ronde Doha telah mulai menunjukkan kecenderungan dunia meninggalkan sistem perdagangan multilateral berdasarkan prinsip the most favored nation (MFN) kembali pada sistem bilateral dan merkantilisme. MFN mencegah terjadinya diskriminasi perdagangan antar negara karena perlakuan oleh suatu negara anggota WTO pada suatu mitra dagangnya otomatis berlalu bagi negara lainnya yang juga menjadi anggota WTO. Bilateralisme mengatur ketentuan perdagangan yang berlaku hanya antar negara yang mendatanganinya secara timbal balik dan perjanjian bilateral itu tidak berlaku bagi negara lain. Multilateralisme tercermin dari didirikannya Organisasi Perdagangan Internasional atau WTO (World Trade Organization) pada tanggal 1 Januari 1995 berkedudukan di Jenewa. WTO merupakan forum pembuatan aturan dan perjanjian perdagangan yang berlaku secara multilateral bagi negara-negara anggotanya. WTO sekaligus merupakan forum penyelesaian konflik kepentingan antar negara.

Kemunduran dari multilateralisme dan peralihan menuju bilateralisme serta merkantilisme tercermin dari semakin meluasnya dan kompleksnya perjanjian perdagangan bilateral FTA (Free Trade Areas) dengan rules of origins yang berbeda-beda., salah satunya adalah terbentuknya CAFTA (China Asean Free Trade Area).  Pada hakikatnya FTA yang juga menjamur di kawasan ini adalah bertentangan dengan prinsip regionalisme terbuka APEC yang dipromosikan sebelumnya. Di lain pihak, FTA yang berkembang di Asia-Pasifik tidak akan memutar balik proses deregulasi, liberalisasi serta privatisasi perekonomian yang dilakukan di kawasan ini sejak awal dasawarsa 1980-an. Pada umumnya proses tersebut telah meningkatkan efisiensi dan produktifitas perekonomian mereka sehingga dapat meningkatkan kemakmuran ekonomi rakyatnya. Tetapi hal ini pada beberapa negara (termasuk Indonesia) menurut beberapa studi cenderung menggunakan proses deregulasi itu sebagai instrument KKN yang justru meningkatkan inefisiensi perekonomian nasional.

Selanjutnya pertanyaan signifikan bagi masyarakat Indonesia sebagai salah satu peserta CAFTA, yang notabene menurut “saya pribadi”  lebih cenderung mengusung China (sang macan Asia…bahkan mungkin sekarang udah jadi macan dunia….hehehe), adalah bagaimana kondisi ekonomi negara ini apabila CAFTA sudah diberlakukan secara resmi???……… lha wong sekarang aja sudah banyak produk-produk berlabel “made in China” yang telah membanjiri perekonomian negara ini, bahkan produk China tersebut sudah  beredar di sepanjang perjalanan KRL Jabotabek. Apakah negara ini akan selalu menjadi “pasar” produk negara lain,…… kapan ya kira-kira produk negara ini menjadi “tuan rumah” di negerinya sendiri………… seperti di iklan2……. “cintailah ploduk-ploduk dalam negeli” ??? Apakah para pemikir, menejer, petinggi, representatif masyarakat negara ini tidak sedikitpun terlintas untuk  berjuang “memerdekakan diri” dengan melakukan suatu perubahan yang fenomenal???? Akhirnya jadi teringat lagunya Mas Ebiet …….. jawabannya ada di rumput yang bergoyang……. (nggak tau goyangnya kenapa yach…..hehehehe).