Bambang Wahyudi

23 November, 2009

Drama Antiklimaks, KPK Vs Polri

Filed under: Blogroll — Bambang Wahyudi @ 8:37 pm

Pidato SBY pada Senin, 23 November 2009 kurang jelas dan terkesan ngambang, tetapi dari beberapa pengamat saya peroleh kesan bahwa Kasus Bibit-Chandra dihentikan. Lho, kok ??.

Memang, tidak ada kebijakan yang dapat memuaskan semua orang, pasti di antara orang-orang tersebut ada yang merasa puas, kurang puas, atau tidak puas, dan ada yang merasa di posisi di antara ketiga pernyataan tersebut.

Seperti halnya kebijakan SBY mengenai konflik antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan yang merupakan drama yang panjang, mendebarkan, dan mahal. Bagi sebagian pihak (semua ?), kebijakan tersebut bisa memuaskan, namun bagi saya, kebijakan tersebut tidak memuaskan, tidak sesuai dengan harga yang dikeluarkan untuk menggelar drama tersebut (palingan mereka berkata: “emang siapa luh ?””).

Begini, ini bisa menjadi pelestarian kebiasaan atau budaya yang terbukti menyarangi perbuatan korupsi (termasuk tilang/ denda damai, pungli/ uang rokok, dan semacamnya). Damai di luar pengadilan untuk urusan sebesar itu, tidak mendidik dan tidak bijak. Bolehlah kalau damai itu untuk urusan yang kecil-kecil, seperti seorang nenek yang nyolong tiga butir kakau di hektaran kebun kakau, atau seorang ayah yang nyolong seekor ayam karena keluarganya kelaparan, dan semacamnya, karena kalau semua harus diproses di pengadilan, maka jadwal pengadilan bisa padat dan semua keputusan kemungkinan sudah menjadi bebas karena sudah dipenuhi di masa penahanan, bahkan ada yang lebih. Bisa juga penjara menjadi penuh berjubel-jubel (saya pernah menyarankan di blog kepada calon Presiden untuk membuat penjara terbesar di dunia sebagai program kerjanya). Apalagi kalau harus potong tangan, mungkin hanya segelintir orang saja yang tangannya masih utuh di negeri ini.

Tapi, untuk urusan yang besar tersebut (melibatkan dana yang miliaran, bahkan bisa triliunan) seharusnya diusut tuntas, baik nanti pada akhirnya bisa divonis bebas karena “tidak ada bukti yang kuat,” maupun divonis bersalah karena ada bukti “yang kuat dan meyakinkan.” Kalau tidak diusut tuntas, maka kasus-kasus besar lain yang sudah menunggu di depan akan berlindung di balik kebijakan SBY. Dengan demikian markus (mafia kasus) akan beralih (atau bertambah) dari “pencari keadilan” ke “Kepolisian” atau ke “Kejaksaan” (juga atau menjadi) ke “Kepresidenan.”

Sinetron “Cinta Fitri” saja sudah beratus-ratus episode belum selesai, padahal hanya karena seorang “Miska” saja yang punya “otak kotor” yang tidak bisa diselesaikan oleh orang sebaik dan secerdas “Farel,” apalagi ini drama besar yang melibatkan orang-orang besar yang notabene akan membawa bangsa ini lebih maju (?).

“Kurang cukup bukti,” itulah alasan TPF-8 yang diamini oleh SBY. Padahal sejak semula Kapolri dan Kepala Kejagung bersikeras untuk meneruskan perkara ini sampai ke pengadilan. Kalau memang “kurang” ya tugas Polri dan Kejaksaan-lah yang harus “mencukupi”-nya. Beda sekali kalimat “kurang cukup bukti” dengan “tidak ada bukti,” Mungkin mereka (dan juga SBY) kuatir, nama lembaga pemerintah menjadi rusak kalau salah satu dari mereka harus kalah. Padahal itu tidak perlu dikuatirkan, nama lembaga Polri, Kejagung, dan KPK tetap berkibar dan berwibawa, yang harus dipertanyakan adalah kredibelitas orang-orang yang ada di dalamnya. Copot dan berhentikan jika mereka bersalah, bukan Polri, Kejagung atau KPK-nya yang harus dibubarkan.

Yah, kembali, “siapa sih luh ?,” itu pertanyaan yang cocok buat mengganjal ketidakpuasan saya akan pengambilan kebijakan SBY. Saya sadar, sebagai rakyat (rakyat kecil sekali), tidak bisa menyuarakan apa-apa kecuali harus terus dibuat sibuk untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga….(“gak usah ikut-ikutan ngurusin kami-lah, urus saja urusan kamu sendiri…”).

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

*
Untuk membuktikan bahwa anda bukan spam engine, mohon ketikkan kata2 disamping ini pada kolom dibawah ini.
Anti-Spam Image

Powered by WordPress

Cannot create QuickStats table. Database user does not have CREATE priviledge.