Bambang Wahyudi

6 July, 2010

Surat Terbuka Buat Dinas Kependudukan Depok

Filed under: Blogroll — Bambang Wahyudi @ 12:06 am

Surat Terbuka Buat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok

Sejak saya memegang jabatan sosial publik (Pengurus RT-RW) mulai tahun 2004, saya sudah mengurus beberapa kali pemilihan umum, baik untuk Pemilihan Gubernur Jawa Barat, Pemilihan Walikota Depok, Pemilihan Legislatif DPRD Kota Depok, Pemilihan Legislatif DPR Pusat, Pemilihan Presiden, dan yang terakhir ini, akan menghadapi Pemilihan Walikota Depok pada 16 Oktober 2010.

Dari sekian kali pengurusan, ada hal yang tidak pernah berubah, yaitu ”Kesalahan Data di Daftar Calon Pemilih Sementara (DPS), dari dulu sampai sekarang itu-itu lagi.” Bayangkan, setiap pembetulan DPS di setiap pemilu, tidak ada satupun yang ”tetap” di databasenya, melainkan perubahan itu ”sama sekali tidak pernah digubris,” terbukti, DPS yang saya terima saat ini yang katanya ”data terbaru yang dikeluarkan per 21 Januari 2010” nyatanya adalah data yang sama yang saya terima tahun 2004. Amburadul !!. Yang sudah pindah rumah, yang sudah meninggal, yang namanya tidak pernah kami dengar sama sekali di wilayah kami, tercantum di sana.

Ternyata, di wilayah pak Haryanto, kejadiannya sama. Pak Haryanto hanya menangani 1 RW dan hanya terdiri dari 2 RT, ternyata datanya juga amburadul. Banyak penduduk yang ganda, misalkan nama sama tetapi jenis kelamin beda, NIK sama, tetapi orang berbeda, dan sebagainya.

”Lantas, kemana data terakhir yang sudah kami revisi pada Pilpres yang baru lalu ?” atau ”Kenapa tidak memanfaatkan data Sensus Penduduk lalu ?.”

Setelah saya teliti, saya telaah, ternyata dua instansi atau lebih, masing-masing mengejar ”proyeknya’ masing-masing. Ketika pemerintah meminta data DPS dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCS) Kota Depok, mereka memberikan data ”apa adanya.” Lalu, sisanya, terserah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari tingkat kota hingga tingkat Keluarahan. Jadi, data yang direvisi dulu, mungkin hanya ”nongkrong” di KPU (pengurusnya) dulu, tidak sampai ke DKCS. Begitu pula data sensus, tidak akan mengubah data di DKCS. Jadi, apa saja kerjaan DKCS ?, data yang diberikan saat ini (2010) sama dengan data pada 2004 ?.

Jadi, jangan heran bila kita hendak memperpanjang masa berlaku KTP di mobil KTP keliling, mereka bilang ”data Anda tidak ada di database kami, silakan mengurus ke DKCS langsung !, ” meskipun data kita ada di Kelurahan (terbukti kita telah memiliki KTP sebelumnya, dan Kartu Keluarga yang ditandatangani Lurah.

Satu lagi contoh ekonomi biaya tinggi (kerja yang tidak efisien) dari pemerintah. Saya tidak pernah pindah rumah, saya tidak pernah berurusan dengan tindakan kriminal, singkatnya selalu menjadi warga negara yang baik, namun saya selalu ”disiksa” untuk selalu ”memperpanjang masa berlaku KTP” setiap lima tahun sekali (dan hal ini tidak mudah dilakukan atau pengurusan-nya yang berbelit-belit). Seharusnya, KTP berlaku seumur hidup, kecuali kalau memang ada yang harus diubah di isi KTPnya, misalkan pindah alamat, ganti kelamin, atau apalah. Kan waktu yang digunakan untuk mengurus KTP warga bisa digunakan untuk mengerjakan hal-hal lain yang lebih produktif.

(—mungkin dalam hati mereka ”iya, enak lu ngomong, gue kagak dapet objekan”—-)

Powered by WordPress

Cannot create QuickStats table. Database user does not have CREATE priviledge.